The smart Trick of intelijen indonesia That Nobody is Discussing
The smart Trick of intelijen indonesia That Nobody is Discussing
Blog Article
Rekomendasi-rekomendasi dari diskusi terbatas mengenai Reformasi Intelijen Indonesia memuat beberapa hal penting untuk diperhatikan diantaranya penerapan Risk-Centered Intelligence, reformasi rekrutmen personel, menjaga independensi kelembagaan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menyesuaikan regulasi kelembagaan untuk keberlangsungan sistem intelijen yang adaptif dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan.
Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan scenario, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.
Juvenile courts are proven less than Regulation No. three of 1997 Regarding the Juvenile Courts (January three, 1997). Juvenile Courts are topic into the authority on the courts of basic jurisdiction and they've got the authority to prosecute children aged eight a long time to eighteen that have not been married. All matters of the Juvenile Courts are being heard in the shut court docket to ensure the confidentiality and also the identification of the kid. A closed court means that only the kid’s mothers and fathers, guardian, or appointed social personnel might be current.
[18] The chain of command flowed straight from the ABRI commander in chief through the Main of Personnel of the military to your 10 territorial instructions' commanders, and after that to subordinate Military territorial instructions.
Sebagai pengambil kebijakan pada degree daerah, Hasto memahami fungsi intelijen sehingga bisa memanfaatkan produk intelijen tersebut untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai kepala daerah.
For study reasons, doctrine are available in books, papers, or Di Sini other media for jurist viewpoints. Example of noteworthy doctrine would be the impression of J. Satrio, whose books, papers, and lectures are a standard reference for practitioners in the field of civil law, and Yahya Harahap, whose writings have already been sought as supply of clarifications for each felony and civil procedural regulation. Nevertheless, it should be mentioned that the majority of the scholarship of J. Satrio and Y. Harahap has been released both in Dutch or Indonesian, and therefore its accessibility to researchers without the requisite reading through skill in this sort of languages is going to be limited.
Together with the LPNKs, other institutions are formed by Laws and Presidential Restrictions as unbiased bodies. Theoretically, the difference between these impartial bodies and LPNK is The actual fact that they are coordinated under a selected ministry and directly report back to the President, Even though this will not always be the situation in exercise. Such entire body may be established through the promulgation of a selected legislation (e.g., the Countrywide Narcotic Agency was formed by virtue of Presidential Decree No. 116 of 1999 on Nationwide Narcotic Agency as amended by Presidential Decree No. seventeen of 2002) or shaped as A part of Regulation to assist the underlying policy (e.
While formally removed from coordination under Kemenkopolhukam, Mahfud emphasised that his ministry could still talk to BIN for info. “As a minister, I generally get information from The top of BIN and sometimes talk to BIN to offer presentations at ministerial meetings,” he reported.[three]
[22] Therefore, the armed forces bodies connected towards the civilian authorities ultimately performed an intelligence ‘functionality’ to protect from what the Orde Baru
Pelibatan BIN dalam melakukan vaksinasi kepada masyarakat atau menciptakan vaksin sama sekali tidak mencerminkan agenda reformasi intelijen yang selama ini belum menunjukan progresivitas.
The Library of Congress would want to hear from any copyright entrepreneurs who are not properly recognized on this Web-site to ensure we may possibly make the required corrections. Also, For anyone who is a copyright owner or otherwise have exclusive Handle over products presently offered by this collection and don't want your supplies to become obtainable through this Web-site, be sure to let us know. For making a takedown ask for, you should Make contact with us by means of this Call form.
Konflik kekerasan komunal merupakan konflik yang terjadi antara dua kelompok atau satu kelompok masyarakat diserang oleh kelompok lain, pengelompokan komunal bisa berdasarkan etnis, agama, kelas sosial, afiliasi politik atau hanya sekedar perbedaan kampung.
Dinas intelijen Prancis seharusnya dibongkar setelah terjadinya serangkaian serangan teror di Paris, demikian usulan komisi parlemen negara itu.
Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.